DIGIVESTASI - Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% pada seluruh invoice dan faktur pajak terkait jasa layanan BEI mulai 2 Januari 2025.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menjelaskan bahwa tarif PPN untuk semua faktur yang dikeluarkan pada atau setelah 1 Januari 2025 akan naik dari 11% menjadi 12%. Sedangkan untuk faktur yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut, tarif PPN yang berlaku tetap 11%. Irvan juga menyebutkan bahwa aturan lebih lanjut terkait penyesuaian ini akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

“Kami mengimbau agar pembayaran untuk tagihan yang telah diterbitkan sebelum 1 Januari 2025 dapat diselesaikan segera, untuk menghindari dampak dari perubahan tarif PPN yang akan diberlakukan pada tahun 2025,” ujar Irvan dalam keterangan pers yang diterima pada Senin (30/12/2024).

Penyesuaian tarif pajak ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang mengatur kenaikan tarif PPN dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a. Sesuai dengan UU HPP, PPN 12% akan dikenakan terhadap sebagian besar barang dan jasa, dengan beberapa pengecualian, termasuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, pelayanan sosial, dan jenis jasa lainnya yang dibebaskan dari PPN.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita