SHANGHAI — Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WAICO, organisasi antarpemerintah baru yang diprakarsai China untuk memperluas kerja sama dan membentuk tata kelola kecerdasan artifisial di tingkat global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani perjanjian pendirian tersebut atas nama Pemerintah Indonesia di Shanghai pada Kamis, 16 Juli 2026. Perwakilan dari 29 negara ikut menandatangani dokumen yang sama, termasuk China, Indonesia, Kazakhstan, Pakistan, Rusia, Brasil, Afrika Selatan, Malaysia, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Kehadiran WAICO menandai perubahan penting dalam persaingan teknologi global. Kompetisi kecerdasan artifisial kini tidak lagi hanya berlangsung melalui kemampuan model, semikonduktor, pusat data, talenta, dan ketersediaan energi. Persaingan juga mulai memasuki ranah kelembagaan: siapa yang merumuskan standar, menentukan prinsip pengembangan, serta membentuk aturan internasional mengenai penggunaan AI.

WAIC dan WAICO Bukan Organisasi yang Sama

WAICO dibentuk menjelang penyelenggaraan World Artificial Intelligence Conference atau WAIC 2026 di Shanghai. Kesamaan singkatan keduanya berpotensi menimbulkan kekeliruan.

WAIC merupakan konferensi tahunan yang mempertemukan pemerintah, perusahaan teknologi, akademisi, serta organisasi internasional. Sementara WAICO adalah organisasi antarpemerintah permanen dengan kantor pusat di Shanghai.

Menurut dokumen pendiriannya, WAICO berdiri sebagai organisasi internasional independen yang berpedoman pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi itu mengusung prinsip konsultasi luas, kontribusi bersama, manfaat bersama, kesetaraan negara, dan pendekatan yang berpusat pada manusia.

Pemerintah Indonesia menyebut ruang lingkup WAICO berfokus pada kerja sama AI untuk kepentingan sipil secara inklusif dan nondiskriminatif. Organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah pembahasan tata kelola, etika, peningkatan kapasitas, penerapan teknologi, serta kerja sama pengembangan AI antarnegara.

Indonesia Ingin Menjembatani Kesenjangan AI

Keputusan bergabung sebagai anggota pendiri menempatkan Indonesia dalam proses pembentukan organisasi sejak tahap awal. Pemerintah menilai posisi tersebut lebih strategis dibandingkan hanya menjadi pengguna aturan yang dirumuskan negara lain.

Airlangga mengatakan Indonesia ingin mengambil peran aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan AI atau bridging the AI divide. Fokusnya adalah memastikan negara berkembang tidak hanya menjadi konsumen teknologi, pemasok data, atau pasar bagi platform asing, tetapi juga memperoleh akses terhadap pengetahuan, infrastruktur, talenta, dan kesempatan mengembangkan solusi sendiri.

Indonesia juga mendorong tata kelola AI yang aman, adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih merata sekaligus mencegah perkembangan AI memperlebar kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang.

Keanggotaan Indonesia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 13 Juli 2026. Setelah penandatanganan, pemerintah berencana memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menghubungkan agenda WAICO dengan program transformasi digital nasional.

Dari Talenta hingga Infrastruktur Data Center

Indonesia mengharapkan keanggotaan WAICO membuka akses yang lebih besar terhadap transfer teknologi, pelatihan talenta, pengembangan sistem AI, serta kerja sama pembangunan infrastruktur digital.

Pemerintah secara khusus menyebut penguatan kesiapan pusat data domestik, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan pengembangan kolaborasi internasional sebagai beberapa agenda yang akan dibawa melalui organisasi tersebut.

Peluang lainnya berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah berharap UMKM dapat memperoleh akses lebih luas terhadap teknologi, data, pelatihan, dan aplikasi AI yang dapat membantu meningkatkan produktivitas serta daya saing.

Namun, manfaat itu tidak akan terbentuk hanya melalui status sebagai anggota pendiri. Indonesia tetap membutuhkan proyek konkret, seperti program pertukaran peneliti, penyediaan kapasitas komputasi, pusat pelatihan, kerja sama riset, akses terhadap model, dan mekanisme perlindungan data.

Nilai strategis WAICO bagi Indonesia pada akhirnya akan bergantung pada seberapa banyak kerja sama yang dapat diterjemahkan menjadi kemampuan domestik, bukan sekadar partisipasi dalam pertemuan internasional.

China Menawarkan Model Kerja Sama Terbuka

Pada pembukaan WAIC 2026 sehari setelah penandatanganan WAICO, Presiden China Xi Jinping mempromosikan model pengembangan AI berbasis keterbukaan, kolaborasi, dan teknologi sumber terbuka.

Xi mengatakan AI harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia dan tidak boleh berkembang sebagai dominasi satu negara. Ia menggambarkan pengembangan teknologi tersebut bukan sebagai “pertunjukan tunggal”, melainkan sebagai kolaborasi internasional.

China juga menjanjikan 5.000 kesempatan pelatihan dan seminar AI bagi negara berkembang selama lima tahun. Beijing berencana membangun pusat kerja sama penerapan AI bersama ASEAN, BRICS, Uni Afrika, Liga Arab, serta sejumlah organisasi regional lainnya. Selain itu, China menawarkan sistem peringatan cuaca berbasis AI kepada 30 negara.

WAICO diarahkan untuk membantu negara-negara Global South meningkatkan kapasitas inovasi, penerapan, dan tata kelola AI. Organisasi itu terbuka bagi seluruh negara serta menyatakan akan menjaga komunikasi dengan lembaga internasional lainnya.

Persaingan China dan Amerika Serikat Memasuki Ranah Institusi

Pembentukan WAICO tidak dapat dipisahkan dari persaingan China dan Amerika Serikat dalam menentukan arah perkembangan AI.

Amerika Serikat melalui America’s AI Action Plan menempatkan kepemimpinan teknologi sebagai kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Strategi tersebut memprioritaskan percepatan inovasi, pembangunan infrastruktur AI, pengurangan hambatan regulasi, serta ekspor perangkat keras, model, perangkat lunak, aplikasi, dan standar teknologi Amerika kepada negara mitra.

Washington juga membangun kemitraan seperti Pax Silica untuk memperkuat rantai pasok semikonduktor, mineral kritis, dan infrastruktur AI. Dalam diplomasi yang lebih luas, AS telah menghimpun 35 negara di belakang AI Opportunity Statement.

China menawarkan narasi yang berbeda. Beijing menekankan model sumber terbuka, pembangunan kapasitas negara berkembang, kesetaraan kedaulatan, serta pembentukan aturan melalui pendekatan multilateral.

Meski berbeda dalam bahasa dan prioritas, kedua negara sama-sama ingin memperluas penggunaan teknologinya, membangun jaringan mitra, serta memperoleh pengaruh terhadap standar global. Karena itu, WAICO dapat dibaca sebagai bagian dari persaingan kelembagaan, bukan sekadar organisasi kerja sama teknis.

Kazakhstan menjadi contoh bahwa pilihan negara tidak selalu bersifat biner. Negara tersebut tercatat bergabung dalam WAICO sekaligus menjadi bagian dari inisiatif yang didukung Amerika Serikat. Kondisi itu menunjukkan sebagian negara dapat bekerja sama dengan kedua kubu untuk memperoleh teknologi, investasi, serta ruang dalam perumusan aturan.

Keanggotaan Indonesia Tidak Harus Berarti Memilih Satu Kubu

Bagi Indonesia, bergabung dengan organisasi yang diprakarsai China tidak harus diartikan sebagai keberpihakan eksklusif dalam persaingan geopolitik AI.

Indonesia juga memiliki hubungan teknologi, investasi, perdagangan, pendidikan, dan keamanan digital dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Uni Eropa, serta negara-negara ASEAN.

Posisi yang dapat diambil Indonesia adalah diplomasi teknologi yang terbuka: bekerja sama dengan berbagai pihak sambil mempertahankan kepentingan nasional mengenai kedaulatan data, keamanan siber, transfer pengetahuan, perlindungan masyarakat, dan pengembangan industri domestik.

Namun, strategi tersebut membutuhkan konsistensi. Indonesia perlu memastikan aturan atau standar yang diadopsi melalui WAICO tetap kompatibel dengan kerangka ASEAN dan kerja sama internasional lainnya. Fragmentasi standar dapat meningkatkan biaya kepatuhan bagi perusahaan dan menyulitkan pengembangan produk yang digunakan lintas negara.

Sejumlah Pertanyaan Masih Menunggu Jawaban

Dokumen publik awal menjelaskan tujuan, prinsip, dan lokasi kantor pusat WAICO. Namun, rincian mengenai struktur pengambilan keputusan, mekanisme pendanaan, hak suara anggota, pelaksanaan standar, penyelesaian sengketa, dan pembagian akses teknologi belum dipaparkan secara lengkap.

Pertanyaan lain menyangkut perlindungan data lintas negara, keamanan model, hak kekayaan intelektual, akses terhadap kapasitas komputasi, serta mekanisme pengawasan terhadap sistem AI berisiko tinggi.

China menekankan bahwa AI harus aman dan tetap berada di bawah kendali manusia. Xi juga menyerukan mekanisme peringatan dini serta respons darurat untuk mengantisipasi sistem yang lepas dari pengawasan.

Meski demikian, efektivitas prinsip tersebut baru dapat dinilai setelah WAICO membentuk program kerja, prosedur, standar, dan proyek yang dapat diperiksa secara terbuka.

Kesempatan untuk Tidak Sekadar Menjadi Pasar

Masuknya Indonesia sebagai anggota pendiri dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi dalam ekonomi AI dunia.

Keanggotaan itu dapat digunakan untuk memperjuangkan akses yang lebih adil terhadap talenta, model, data, komputasi, serta pembiayaan teknologi. Indonesia juga dapat membawa kebutuhan negara berkembang ke dalam pembahasan global, termasuk perlindungan bahasa lokal, dukungan terhadap UMKM, pengembangan layanan publik, dan pemerataan infrastruktur digital.

Akan tetapi, keikutsertaan dalam organisasi internasional bukan tujuan akhir. Tantangan sesungguhnya adalah mengubah diplomasi menjadi kemampuan nasional.

Keberhasilan Indonesia di WAICO akan terlihat apabila kerja sama tersebut melahirkan peneliti yang lebih kompeten, pusat data yang lebih kuat, teknologi yang dapat digunakan industri lokal, dan aturan AI yang melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi.