Nilai transaksi kripto di Indonesia telah mengalami penurunan yang signifikan dalam tiga tahun terakhir. Menurut data yang diberikan oleh Bappebti dan disampaikan oleh Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, penurunan ini cukup tajam.

Pada tahun 2021, nilai transaksi kripto di Indonesia masih mencapai Rp859 triliun. Namun, sejak itu, nilai transaksi tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, nilai transaksi hanya mencapai Rp306,4 triliun. Sementara itu, hingga September 2023, nilai transaksi baru mencapai Rp94,4 triliun. Penurunan ini berbeda arah dengan pertumbuhan jumlah investor aset kripto yang terus meningkat selama periode tersebut.

Pada tahun 2021, jumlah investor kripto mencapai 11,2 juta orang. Pada tahun 2022, jumlahnya meningkat menjadi 16,7 juta orang. Sementara itu, hingga September 2023, jumlah investor kripto di Indonesia kembali naik menjadi 17,9 juta orang. Penurunan nilai transaksi kripto ini juga kontras dengan peningkatan jumlah aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.

Menurut Hasan, penurunan nilai transaksi ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah berakhirnya masa puncak pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak orang memanfaatkan dana yang tidak terpakai karena sektor riil masih terhambat untuk beralih ke aset kripto, tetapi sekarang situasinya berbeda.

Faktor lain yang memengaruhi penurunan ini adalah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Peraturan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Meskipun besarnya pajak yang dikenakan tidak signifikan, pengaturan pajak ini ternyata mendapatkan respons negatif dari para pelaku pasar kripto.

Masalah lainnya terkait dengan penipuan kripto di luar negeri. Kombinasi dari faktor-faktor ini memiliki dampak besar terhadap penurunan nilai transaksi kripto belakangan ini.