Menjelang akhir tahun, sejarah mencatat runtuhnya perusahaan terbesar yang pernah ada. Bukan korporasi teknologi modern atau bank internasional, melainkan perusahaan dagang legendaris asal Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Setelah berjaya hampir dua abad dan mendominasi perdagangan global, VOC akhirnya tumbang akibat masalah klasik yang hingga kini masih relevan, yakni korupsi yang merajalela di internal perusahaan.

VOC didirikan oleh Kerajaan Belanda pada 20 Maret 1602 sebagai instrumen utama untuk mengeksploitasi wilayah Asia, khususnya Nusantara. Dari Indonesia, perusahaan ini mengeruk rempah-rempah bernilai tinggi untuk dijual dengan harga mahal di Eropa. Dalam waktu relatif singkat, VOC berkembang menjadi kekuatan ekonomi dunia.

Kewenangan VOC bahkan melampaui perusahaan pada umumnya. Mereka memiliki hak mencetak mata uang sendiri, membentuk angkatan bersenjata, menjalin perjanjian diplomatik, hingga mengatur nasib kerajaan-kerajaan lokal. Tak heran jika banyak kajian modern menyebut VOC sebagai perusahaan terbesar sepanjang sejarah, dengan valuasi yang diperkirakan mencapai US$8,2 triliun, melampaui gabungan nilai perusahaan raksasa modern seperti Apple, Microsoft, dan Meta.

Meski demikian, besaran valuasi tersebut sempat menuai perdebatan. Lodewijk Petram, penulis The World’s First Stock Exchange (2014), memperkirakan nilai VOC hanya sekitar US$1 miliar. Namun ia menegaskan bahwa angka tersebut tetap luar biasa besar untuk ukuran abad ke-17.

Sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Memasuki awal abad ke-18, tanda-tanda keruntuhan internal mulai terlihat. Sejarawan M.C. Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (1999) mencatat bahwa sumber utama kemunduran VOC adalah lemahnya pengelolaan keuangan.

VOC terlibat dalam berbagai perang perluasan wilayah. Setelah konflik berakhir, mereka mendirikan kantor-kantor pengawasan di berbagai daerah yang menuntut biaya operasional besar. Ironisnya, dana tersebut justru menjadi ladang korupsi bagi para pegawai, baik pejabat Belanda maupun aparat lokal.

C.R. Boxer dalam Jan Kompeni (1983) menggambarkan praktik korupsi berjalan secara sistematis. Setoran kas dari daerah sering dipotong. Ketika Batavia meminta 15.000 ringgit, laporan bisa dinaikkan menjadi 30.000 ringgit, dengan selisih masuk ke kantong pribadi pejabat setempat.

Selain itu, banyak pegawai VOC menyalahgunakan jabatan dengan berdagang untuk kepentingan pribadi. Kapal milik perusahaan digunakan untuk mengangkut barang pribadi, bukan komoditas resmi. Praktik pemerasan terhadap masyarakat pribumi pun menjadi hal yang lumrah.

Ong Hok Ham dalam Dari Soal Priayi Sampai Nyi Blorong (2002) menjelaskan bahwa korupsi menjalar dari tingkat atas hingga bawah karena satu faktor utama: rendahnya gaji pegawai VOC. Mayoritas pegawai berasal dari kalangan miskin Eropa yang berharap memperkaya diri di tanah jajahan. Ketika harapan itu tidak terwujud, korupsi menjadi jalan pintas.

Akibatnya, banyak pegawai hidup bergelimang kemewahan, sementara kas perusahaan terus menipis. Pada saat yang sama, VOC menghadapi persaingan ketat dari perusahaan dagang asing. Pengeluaran melonjak, pendapatan menurun, dan para investor mulai menarik diri.

VOC berupaya bertahan dengan mengandalkan pinjaman. Namun, buruknya tata kelola membuat utang hanya menunda kehancuran. Hingga akhirnya, pada malam pergantian tahun, 31 Desember 1799, Kerajaan Belanda secara resmi menyatakan VOC bangkrut dan membubarkannya.

Dengan demikian, berakhirlah perjalanan perusahaan yang pernah menguasai perdagangan dunia selama 197 tahun. Seluruh aset dan kewajiban VOC diambil alih oleh negara. Sebagai penggantinya, pemerintah Belanda mendirikan koloni baru bernama Hindia Belanda di wilayah bekas kekuasaan VOC.

Sejarah pun mencatat ironi terakhir. VOC tak lagi dikenang sebagai Vereenigde Oostindische Compagnie, melainkan dipelesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie atau “runtuh karena korupsi”. Warisan kelam ini kerap dianggap sebagai salah satu akar awal praktik korupsi sistemik di Indonesia.