Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax (RON 92) menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pergeseran konsumsi masyarakat ke Pertalite, yang pada akhirnya berpotensi memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama berbagai pihak terkait telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi yang menyeluruh untuk mengantisipasi dampak tersebut. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penggunaannya lebih tepat sasaran.

Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi tetap dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak serta menjaga agar alokasi kuota yang telah ditetapkan dalam APBN tetap mencukupi hingga akhir tahun.

Menurut Purbaya, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter diyakini tidak akan menyebabkan lonjakan inflasi secara nasional. Dampak lanjutan dari kebijakan tersebut terhadap harga barang dan jasa di masyarakat diperkirakan relatif terbatas.

Keyakinan tersebut didasarkan pada profil pengguna Pertamax yang sebagian besar berasal dari kalangan pemilik kendaraan pribadi menengah ke atas, bukan kendaraan angkutan barang maupun transportasi umum yang memiliki peran penting dalam rantai distribusi kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, struktur biaya logistik dan produksi nasional diperkirakan tidak akan mengalami gangguan yang berarti. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tingkat inflasi sepanjang 2026 diproyeksikan tetap terkendali dan berada dalam rentang asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.

“Seharusnya dampak terhadap inflasi terbatas karena Pertamax bukan digunakan untuk angkutan umum maupun kendaraan pengangkut barang,” ujar Purbaya.