Rencana pergantian jajaran direksi di sejumlah bank milik negara dinilai Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, sebagai bagian dari upaya memperkuat lingkaran dekat Presiden Prabowo Subianto di sektor keuangan. Transparency International Indonesia (TII) mencatat bahwa dari total 104 kursi strategis di BUMN, sebanyak 48,6%—porsi terbesar—diisi oleh individu yang memiliki afiliasi dengan Partai Gerindra.

Sebelumnya, keponakan Presiden Prabowo, Thomas Djiwandono, telah ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa wacana perombakan direksi muncul karena penyaluran kredit bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dinilai lebih menguntungkan pelaku usaha besar ketimbang pelaku usaha kecil.

Ekonom Bright Institute, Yanuar Rizky, menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan upaya Presiden Prabowo membangun sistem ekonomi komando yang mengendalikan hampir seluruh lapisan kebijakan ekonomi nasional. Bhima dan Yanuar sepakat bahwa tujuan utama pergantian direksi ini adalah untuk memastikan kelancaran aliran dana ke berbagai kebijakan strategis Prabowo. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa intervensi semacam ini berisiko meningkatkan kredit bermasalah dan berpotensi memicu gejolak ekonomi yang lebih luas.

Isu perombakan direksi bank Himbara mencuat di tengah rangkaian pengunduran diri pejabat Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami kejatuhan tajam.

Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa Presiden Prabowo berencana mengganti seluruh direksi bank-bank anggota Himbara, dengan alasan distribusi kredit selama ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha kecil. Himbara sendiri merupakan sinergi bank-bank BUMN—Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN—yang berperan penting dalam penyaluran berbagai program pemerintah seperti BSU, PKH, BPNT, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM.

Sjafrie juga menyoroti kinerja sejumlah direksi BUMN yang dianggap tidak optimal dan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Pemerintah, katanya, ingin mengganti mereka dengan figur-figur yang kompeten, berintegritas, dan memiliki loyalitas terhadap negara, khususnya dari kalangan generasi muda yang dinilai lebih militan dan kredibel.

Di sisi lain, CEO Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembahasan resmi terkait rencana pergantian direksi bank Himbara. Ia menegaskan bahwa Danantara akan tetap melakukan konsultasi jika perbaikan memang diperlukan, namun sejauh ini belum ada keputusan konkret.

Bhima menilai terdapat agenda politik di balik wacana tersebut, yang menurutnya mirip dengan pola penunjukan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia. Ia melihat adanya upaya delegitimasi direksi bank saat ini sebelum digantikan oleh figur-figur yang dekat dengan kekuasaan. Bhima juga mempertanyakan mengapa isu ekonomi dan BUMN justru disampaikan oleh Menteri Pertahanan, yang ia nilai sebagai indikasi adanya dinamika internal dalam lingkar kekuasaan Prabowo, termasuk relasi pemerintah dengan OJK dan Danantara.

TII menyebut praktik ini sebagai patronase politik yang kian menguat di era kepemimpinan Prabowo. Berdasarkan temuan TII pada Juni 2025, terdapat 165 politisi yang menduduki kursi di BUMN, terdiri dari 104 kader partai dan 61 relawan politik, dengan afiliasi terbesar berasal dari Partai Gerindra.

Tekanan terhadap pasar keuangan juga diperparah oleh kejatuhan IHSG sejak pengumuman MSCI terkait evaluasi free float saham Indonesia dalam MSCI Global Standard Indexes. MSCI menyoroti kekhawatiran investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham, meski terdapat sedikit perbaikan data dari BEI.

Bhima menilai pergantian direksi Himbara didorong oleh kegagalan implementasi kebijakan ekonomi Prabowo, termasuk penyaluran dana Rp200 triliun pada 2025 yang dinilai tidak efektif mendorong kredit produktif ke UMKM, melainkan lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan besar untuk refinancing. Selain itu, kontrol atas bank Himbara dipandang penting untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek prioritas seperti program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan food estate, meski berisiko mengabaikan prinsip kehati-hatian perbankan.

Yanuar menilai pendekatan ini menyerupai pola ekonomi komando era Orde Baru, yang meniru strategi pembangunan desa-ke-kota melalui berbagai program negara. Namun, berbeda dengan era 1980-an yang ditopang surplus anggaran akibat lonjakan harga minyak, kondisi saat ini justru ditandai oleh peningkatan utang di tengah penurunan penerimaan negara, yang ia bandingkan dengan krisis Meksiko pada akhir 1970-an.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono memandang rencana pergantian direksi sebagai peluang pemerintah untuk melakukan pembersihan menyeluruh di bank Himbara, sejalan dengan perubahan di OJK dan BEI. Ia menilai reformasi pasar modal harus menjadi prioritas utama mengingat tenggat perbaikan tata kelola yang ditetapkan MSCI hingga Mei 2026.

Baik Bhima maupun Yanuar sepakat bahwa intervensi berlebihan dalam penyaluran kredit berpotensi memicu lonjakan kredit macet, menurunkan kepercayaan investor, dan bahkan mengguncang stabilitas ekonomi nasional. Yanuar mengingatkan bahwa pengalaman deregulasi perbankan lewat Paket Oktober 1988 berujung pada krisis 1998 akibat runtuhnya prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, ekspansi fiskal hanya akan efektif jika didukung institusi yang bersih dan efisien. Dengan ICOR Indonesia yang masih berada di kisaran 6,3–6,4, Yanuar menilai ekonomi nasional belum cukup efisien dan memperingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan lama yang justru dapat menyeret negara ke krisis baru.