Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau para pelaku pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar tetap tenang dan tidak bereaksi berlebihan terhadap fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada awal perdagangan Senin (2/2/2026), IHSG dibuka melemah 0,28% ke level 8.306,16, melanjutkan tekanan yang sudah terjadi sejak pekan sebelumnya akibat sorotan MSCI terkait transparansi data investor serta rencana peningkatan batas minimum free float.

Menurut Luhut, peringatan dari MSCI tidak perlu disikapi dengan kepanikan, melainkan dilihat sebagai refleksi objektif atas aspek-aspek yang perlu dibenahi. Ia menilai kondisi ini justru menjadi momentum untuk memperkuat pasar modal yang berintegritas dan dipercaya investor karena fondasi sistemnya yang kokoh, bukan karena spekulasi jangka pendek.

Luhut juga mengajak masyarakat dan investor, terutama investor domestik, agar tidak terpengaruh sentimen sesaat. Ia menegaskan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BEI, dan otoritas terkait akan memperketat pengawasan transaksi, menindak praktik manipulasi, memantau perdagangan tidak wajar, serta memperbaiki komunikasi pasar agar lebih cepat dan transparan, dengan perlindungan investor dan stabilitas pasar sebagai prioritas.

Setelah melalui berbagai pembahasan dan mempertimbangkan masukan dari banyak pihak, DEN mendukung langkah-langkah reformasi yang telah diumumkan pemerintah, OJK, dan BEI. Dukungan tersebut mencakup penguatan kewajiban pengungkapan ultimate beneficial owner (UBO) bagi emiten utama dengan verifikasi dan sanksi tegas, peningkatan bertahap batas minimum free float saham menjadi 15% melalui peta jalan yang jelas, percepatan demutualisasi BEI guna memperkuat tata kelola dan independensi bursa, serta perluasan batas investasi saham bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi hingga 20% dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Selain itu, pengunduran diri jajaran direksi BEI dan sejumlah pejabat tinggi OJK dipandang sebagai peluang untuk melakukan pembaruan kepemimpinan melalui proses seleksi yang transparan dan berbasis merit. Luhut juga mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pengawasan pasar untuk mendeteksi anomali harga dan transaksi secara lebih cepat dan akurat.

Ia menegaskan bahwa reformasi pasar modal merupakan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional yang mencakup sektor riil, kebijakan industri, hingga reformasi kelembagaan. Pemerintah bersama OJK dan BEI berkomitmen menyampaikan perkembangan implementasi kebijakan secara berkala serta membuka dialog dengan pelaku pasar demi mewujudkan pasar modal Indonesia yang modern, transparan, kredibel, dan berkeadilan.