Hingga akhir Maret atau kuartal I tahun 2025, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mengalami peningkatan sebesar US$3,2 miliar, menjadi total US$430,4 miliar. Angka ini naik dari posisi bulan Februari 2025 yang tercatat US$427,2 miliar. Dengan menggunakan kurs JISDOR per akhir Maret 2025 sebesar Rp16.566 per dolar AS, nilai tersebut setara dengan Rp7.130 triliun.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara keseluruhan kondisi ULN Indonesia masih dalam keadaan terkendali dan tetap sehat meskipun mengalami kenaikan.

“Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di angka 30,6%, serta komposisinya yang sebagian besar terdiri dari utang jangka panjang, yaitu sebesar 84,7% dari total ULN,” ungkap Denny dalam siaran pers resmi pada Kamis (15/5/2025).

Secara tahunan (year on year/YoY), ULN Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 6,4%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 4,3%.

Denny merinci bahwa posisi utang luar negeri pemerintah pada kuartal I/2025 mencapai US$206,9 miliar, atau jika dikonversi menjadi sekitar Rp3.427,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,6% YoY, meningkat dari pertumbuhan 3,3% pada kuartal IV/2024.

Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan penarikan pinjaman dan naiknya arus modal asing masuk ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring dengan terus tumbuhnya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia, meskipun ketidakpastian pasar keuangan global meningkat.

Sebagai bagian dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penggunaan ULN difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sambil tetap menjaga keberlanjutan dalam pengelolaannya.

Dari sisi sektoral, ULN pemerintah digunakan untuk mendanai sejumlah sektor utama, seperti:

• Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,4%)

• Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,5%)

• Jasa Pendidikan (16,5%)

• Konstruksi (12,0%)

• Transportasi dan Pergudangan (8,7%)

Utang luar negeri pemerintah tetap terkendali karena hampir seluruhnya berbentuk utang jangka panjang, yakni sebesar 99,9% dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, di sisi lain, ULN sektor swasta justru mengalami kontraksi pertumbuhan pada kuartal I/2025. Totalnya tercatat US$195,5 miliar, atau menyusut 1,2% secara YoY. Meski demikian, kontraksi ini lebih kecil dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat turun 1,6% YoY.

Kontraksi tersebut terutama berasal dari perusahaan nonkeuangan (nonfinancial corporation), yang mencatatkan penurunan pertumbuhan sebesar 0,9%, lebih ringan dibandingkan kontraksi 1,7% pada kuartal IV/2024.

Berdasarkan sektor usaha, porsi terbesar ULN swasta berasal dari sektor-sektor berikut:

• Industri Pengolahan

• Jasa Keuangan dan Asuransi

• Pengadaan Listrik dan Gas

• Pertambangan dan Penggalian
  yang secara keseluruhan berkontribusi 79,6% terhadap total ULN swasta.

ULN swasta masih didominasi oleh utang jangka panjang, yang porsinya mencapai 76,4% dari keseluruhan utang luar negeri swasta.

Denny menegaskan bahwa untuk menjaga struktur ULN agar tetap sehat, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan pergerakan ULN secara berkala.

“Pemanfaatan ULN juga akan terus dioptimalkan guna mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan dengan tetap meminimalkan risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi,” tegasnya.