Konflik yang berlangsung antara Amerika Serikat (AS) dan pemerintah Venezuela dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Meski demikian, tingkat kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi potensi efek lanjutan dari ketegangan tersebut.

Para ekonom menilai risiko utama yang berpotensi muncul adalah kenaikan harga minyak global serta pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Namun sejauh ini, pengaruh kedua faktor tersebut terhadap stabilitas ekonomi Indonesia masih tergolong terbatas.

Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Randy Manilet, menekankan pentingnya kesiapan pemerintah agar eskalasi konflik tidak menimbulkan gejolak pada perekonomian nasional. Menurutnya, dinamika geopolitik di Venezuela perlu secara aktif dimasukkan dalam perhitungan risiko ekonomi Indonesia.

Pertimbangan tersebut harus terintegrasi dalam perencanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah perlu meninjau kembali asumsi-asumsi makro secara bertahap, termasuk menilai apakah penyesuaian diperlukan seiring dengan konflik yang terjadi di negara Amerika Latin yang kaya cadangan minyak tersebut.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut mencakup penyusunan asumsi makro yang lebih konservatif, khususnya terkait proyeksi harga minyak, nilai tukar, dan inflasi, serta penguatan strategi mitigasi risiko fiskal.

Selain itu, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasar keuangan. Pemerintah dituntut untuk mampu menekan volatilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan APBN tetap berfungsi sebagai instrumen penyangga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Di sisi lain, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai bahwa pengelolaan kebijakan luar negeri yang cermat juga menjadi faktor penting. Fokus utama pemerintah sebaiknya adalah menghindari keterlibatan langsung dalam konflik dengan tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri nonblok.

Dengan menjaga jarak dari konflik terbuka, stabilitas ekonomi domestik dinilai dapat tetap terpelihara.

Lebih lanjut, pemerintah juga didorong untuk memperkuat kerja sama dan poros global antarnegara berkembang guna meningkatkan daya tawar kolektif terhadap kebijakan luar negeri negara maju. Selama ini, negara-negara maju seperti Amerika Serikat kerap menunjukkan dominasi globalnya dengan mengabaikan kepentingan negara berkembang.