DIGIVESTASI - Asih Karnengsih, Direktur Eksekutif Asosiasi Pedagang Blockchain dan  Aset Kripto Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai pertukaran mata uang kripto di Indonesia yang masih terkendala pajak yang tinggi. 

Ia mengatakan penerapan pajak mata uang kripto yang tinggi  sangat mempengaruhi transaksi di sektor mata uang kripto. “Ada dua hal yang saya pikir kita pedulikan. Asih saat ditemui usai seminar Crypto Exchange 101 di Kampus Unika Atma Jaya, Jakarta, Senin 29 Januari 2024: “Karena benar pajak secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi jumlah transaksi (cryptocurrency) penjabaran di Indonesia”. 

Asih berharap ke depan ada penyesuaian tarif. “Ini menjadi hal yang sangat penting karena secara kumulatif besaran biaya transaksi yang harus dibayar oleh  trader atau investor dalam melakukan transaksi cryptocurrency di Indonesia sangat tinggi,” ujarnya. 

Faktor inilah yang mendorong investor memilih berdagang di luar negeri, dengan biaya transaksi yang  hampir nol. 

Kedua, karena nantinya (cryptocurrency) akan masuk dalam inovasi teknologi industri keuangan OJK dan menjadi  bagian dari instrumen keuangan, jika bisa didefinisikan sebagai aset keuangan, artinya tidak ada PPN (pajak pertambahan nilai) he. dikatakan. 

Asih mengatakan, hal ini sejalan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan yang mana aset keuangan tidak dikenakan PPN. Ia pun berharap dengan  penyesuaian dua poin di atas, perdagangan mata uang kripto di Indonesia bisa kembali meningkat. “Karena kalau merugi, kita akan terus menjualnya dan sekarang kita  juga harus membayar pajak. Jadi bayangkan, itu (bisa) menyurutkan semangat,” ujarnya. 

Sebagai informasi, pajak perdagangan aset kripto diberlakukan sejak Mei 2022.  PPN dihitung sebesar 0,11%, sedangkan PPh perdagangan aset kripto sebesar 0,1%.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita