Desil 1–10 Itu Apa? Ini Arti, Bansos hingga Aturan Pertalite

Istilah desil 1, desil 5, hingga desil 10 belakangan semakin sering muncul dalam pembahasan bantuan sosial hingga subsidi bahan bakar.

Perhatian publik semakin besar setelah pemerintah mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat di desil 9 dan 10, atau kelompok dengan peringkat kesejahteraan tertinggi.

Namun, sebenarnya apa arti desil? Apakah desil 10 berarti otomatis orang kaya? Dan apakah desil dihitung hanya dari gaji?

Jawabannya lebih kompleks.

Apa Itu Desil?

Kementerian Sosial menjelaskan bahwa desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN.

Seluruh keluarga dibagi ke dalam 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga Indonesia.

Desil 1 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Dengan konsep tersebut, desil lebih tepat dipahami sebagai peringkat relatif kesejahteraan, bukan label gaji tertentu.

Desil Bukan Sekadar Penghasilan

Ini penting karena banyak orang mengira desil ditentukan berdasarkan gaji bulanan saja.

Menurut halaman resmi Cek Bansos Kemensos, penentuan tingkat kesejahteraan menggunakan berbagai variabel sosial dan ekonomi, termasuk pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga, kondisi rumah, daya listrik, hingga kepemilikan aset.

Artinya, dua keluarga yang memiliki pendapatan bulanan hampir sama masih mungkin masuk desil berbeda apabila kondisi tempat tinggal, jumlah anggota keluarga, aset, pekerjaan, atau variabel lain berbeda.

BPS juga terus memutakhirkan DTSEN. Pada Volume 2 Tahun 2026, cakupannya mencapai sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu, disertai verifikasi lapangan dan pembaruan klasifikasi kesejahteraan.

Arti Desil 1 sampai 10

Secara matematis, pembagiannya seperti berikut:

Kemensos menggunakan desil tersebut untuk membantu menentukan sasaran berbagai intervensi sosial.

Desil 1: Kelompok Paling Rentan

Desil 1 merupakan lapisan terbawah.

BPS mendefinisikannya sebagai kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah atau 10% terbawah. Dalam berbagai program pemerintah, kelompok ini kerap menjadi prioritas utama pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks program tertentu, pemerintah juga menggunakan desil 1 sebagai sasaran keluarga miskin ekstrem.

Namun, klasifikasi tersebut sebaiknya tidak disederhanakan menjadi satu angka pendapatan yang berlaku nasional.

Desil 2 dan 3: Miskin hingga Rentan

Kemensos dan kementerian lain sering menempatkan desil 2 sebagai kelompok miskin serta desil 3 sebagai keluarga rentan dalam berbagai program sosial.

Dalam program perumahan, misalnya, pemerintah menyebut desil 1 sebagai miskin ekstrem, desil 2 sebagai miskin, dan desil 3 sebagai rentan.

Keluarga pada kelompok ini masih relatif mudah terdampak kehilangan pekerjaan, kenaikan harga kebutuhan pokok, masalah kesehatan, atau guncangan ekonomi lainnya.

Desil 4 dan 5

Desil 4 berada pada kelompok 31%–40% terbawah, sedangkan desil 5 berada pada 41%–50%.

Kedua kelompok tidak otomatis bisa disebut “kelas menengah” hanya berdasarkan nomor desil.

Dalam sistem bansos saat ini, desil 1–4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK.

Kemensos juga pernah menjelaskan penerima PBI JKN dapat berasal dari desil 1 sampai 5 berdasarkan pemadanan dan kebutuhan.

Desil 6 hingga 8

Desil 6–8 berada di atas separuh populasi berdasarkan peringkat kesejahteraan DTSEN.

Secara umum, kelompok ini bukan prioritas utama bansos rutin seperti PKH dan Sembako.

Namun, berada di desil 6 atau 7 bukan berarti keluarga tersebut otomatis “kaya”. Desil menunjukkan posisi relatif dibanding keluarga lain, sementara situasi ekonomi aktual tetap dapat berbeda antarwilayah dan rumah tangga.

Desil 9 dan 10

Desil 9 mencakup keluarga pada peringkat kesejahteraan 81%–90%, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10% teratas.

Karena berada di ujung atas distribusi, pemerintah melihat kedua kelompok tersebut sebagai sasaran pertama apabila subsidi barang ingin dikurangi untuk masyarakat yang dinilai lebih mampu.

Inilah yang menjadi dasar munculnya wacana pembatasan Pertalite.

Kenapa Desil 9–10 Mau Dibatasi Beli Pertalite?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 11 Agustus 2026 mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan membatasi subsidi Pertalite untuk kelompok atas, terutama desil 9 dan 10.

Menurutnya, pengurangan subsidi akan dilakukan secara bertahap apabila sistemnya sudah siap.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menilai masyarakat yang telah berada pada tingkat kesejahteraan tinggi seharusnya tidak mengambil subsidi yang ditujukan kepada kelompok yang lebih membutuhkan.

Logika pemerintah adalah membuat subsidi lebih tepat sasaran.

Jika kelompok yang dianggap mampu beralih ke BBM nonsubsidi, anggaran subsidi dapat lebih terkonsentrasi pada masyarakat dengan kemampuan ekonomi lebih rendah.

Apakah Desil 9–10 Sudah Dilarang Beli Pertalite?

Belum.

Ini menjadi fakta penting per 22 Agustus 2026.

Pada 19 Agustus, Bahlil kembali menegaskan rencana pembatasan untuk desil 9–10 masih dalam pembahasan. Selama belum ada keputusan, distribusi Pertalite tetap berjalan berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini.

Jadi, judul yang menyebut “desil 9–10 resmi dilarang membeli Pertalite” saat ini terlalu jauh.

Frasa yang lebih tepat adalah “pemerintah mengkaji pembatasan Pertalite untuk desil 9–10.”

Apakah Desil 10 Sama dengan Orang Superkaya?

Tidak selalu.

Desil 10 berarti sebuah keluarga berada di 10% teratas berdasarkan pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN.

Itu tidak otomatis berarti semua keluarga desil 10 merupakan miliarder, pengusaha besar, atau memiliki penghasilan ratusan juta rupiah.

Posisinya bersifat relatif terhadap populasi dan menggunakan berbagai variabel sosial-ekonomi.

Karena itu, penyebutan desil 9–10 sebagai “orang kaya” dalam komunikasi politik lebih tepat dipahami sebagai kelompok kesejahteraan atas dalam sistem DTSEN, bukan definisi kekayaan seperti yang biasa digunakan dalam survei individu kaya.

Ada Tidak Batas Gaji untuk Setiap Desil?

Tidak ada satu angka gaji nasional yang bisa digunakan untuk mengatakan:

“Rp5 juta pasti desil 5” atau “Rp10 juta pasti desil 9.”

Bahkan dalam penjelasan pemerintah, kriteria pendapatan antar-desil dapat berbeda menurut provinsi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya memberikan ilustrasi bahwa desil 1 dapat mencakup kelompok dengan pendapatan di bawah Rp400.000, desil 2 di bawah Rp600.000, dan desil 3 di bawah Rp900.000 dalam konteks data yang dijelaskan saat itu, tetapi menegaskan kriteria selanjutnya berbeda-beda antarprovinsi.

Artinya, angka tersebut jangan dijadikan tabel gaji desil nasional.

Desil Bisa Berubah

Status desil juga tidak permanen.

Kemensos menyebut desil bersifat dinamis dan dapat berubah apabila kondisi sosial ekonomi keluarga berubah.

Jika data dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat melakukan pembaruan melalui desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun aplikasi Cek Bansos. BPS kemudian melakukan perhitungan ulang secara berkala.

Kemensos juga menjelaskan bahwa pemutakhiran dibutuhkan karena kondisi masyarakat terus berubah akibat perpindahan, kematian anggota keluarga, perubahan pekerjaan, maupun peningkatan kesejahteraan.

Jadi, seseorang yang sekarang berada di desil 4 tidak berarti akan berada di kelompok tersebut selamanya.

Cara Cek Desil

Masyarakat dapat memeriksa informasi penerima manfaat dan data terkait melalui Cek Bansos Kemensos.

Pada versi terkini, pengguna diminta memasukkan NIK 16 digit sesuai KTP serta kode keamanan. Halaman tersebut juga mencantumkan bahwa sumber data yang digunakan adalah DTSEN.

Jika hasil desil tidak sesuai kondisi sebenarnya, Kemensos menyediakan mekanisme pemutakhiran melalui jalur pemerintah daerah atau partisipasi masyarakat.

Hal ini penting terutama karena desil semakin banyak digunakan bukan hanya untuk bansos, tetapi berpotensi menjadi dasar kebijakan subsidi lainnya.

Kenapa Pemerintah Semakin Mengandalkan DTSEN?

Salah satu tujuan DTSEN adalah mengurangi masalah data penerima bantuan yang berbeda-beda antarkementerian.

BPS menyebut pemutakhiran DTSEN membantu meningkatkan akurasi sasaran program. Pada pembaruan 2026, kesalahan inklusi bahkan disebut turun menjadi sekitar 0,06%.

Kemensos juga menyebut DTSEN sebagai basis untuk memetakan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya penduduk miskin, dari desil 1 sampai desil 10.

Sistem seperti ini memungkinkan satu basis data digunakan untuk menentukan siapa yang perlu mendapat bantuan, siapa yang membutuhkan pemberdayaan, dan siapa yang dianggap sudah memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi.

Kesimpulan

Desil merupakan sistem pemeringkatan kesejahteraan keluarga dalam DTSEN.

Desil 1 berarti berada pada 10% keluarga dengan kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 berarti berada di 10% tertinggi. Masing-masing desil mencakup sekitar 10% keluarga Indonesia.

Desil tidak dihitung hanya dari gaji. Kondisi pekerjaan, pendidikan, perumahan, listrik, aset, serta berbagai variabel sosial-ekonomi turut diperhitungkan.

Saat ini desil digunakan antara lain untuk menargetkan bansos. Desil 1–4 dapat diusulkan untuk PKH dan Sembako, sedangkan desil 5 dapat diusulkan untuk PBI-JK.

Pemerintah juga sedang mempertimbangkan penggunaan data tersebut untuk membatasi Pertalite bagi desil 9 dan 10.

Namun, hingga 22 Agustus 2026 kebijakan itu belum berlaku. Pemerintah masih mengkaji mekanismenya.

Dengan demikian, memahami desil menjadi semakin penting karena angka tersebut bukan sekadar label statistik—tetapi dapat menentukan akses keluarga terhadap berbagai subsidi dan program pemerintah.