Desil 10 Jadi Target Pertama Pembatasan Pertalite, Kapan Mulai?

Pemerintah semakin serius mengubah cara subsidi bahan bakar minyak diberikan kepada masyarakat.

Kelompok Desil 10, atau 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), akan menjadi kelompok pertama yang diuji dalam skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah berencana mencoba pembatasan tersebut dalam beberapa bulan ke depan.

Namun, kebijakan ini belum berlaku saat ini.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 19 Agustus 2026 menegaskan pembatasan Pertalite masih dalam tahap kajian. Selama belum ada keputusan final, distribusi Pertalite tetap menggunakan ketentuan yang berlaku sekarang.

Desil 10 Akan Dicoba Lebih Dulu

Dalam keterangan seusai rapat bersama Badan Anggaran DPR pada Kamis, 20 Agustus 2026, Purbaya mengatakan pemerintah tidak bermaksud memperketat subsidi secara menyeluruh.

Tujuan utamanya adalah memastikan bantuan energi negara diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan.

Ia menyebut kelompok Desil 10 akan menjadi sasaran awal pembatasan sebelum pemerintah menilai hasil pelaksanaannya.

Ini sedikit berbeda dengan pembahasan awal pada 11 Agustus.

Saat itu, pemerintah berbicara mengenai kemungkinan membatasi Desil 9 dan 10 agar tidak lagi menggunakan Pertalite dan beralih ke BBM nonsubsidi.

Pernyataan terbaru menunjukkan penerapannya berpotensi dilakukan bertahap, dimulai dari Desil 10.

Sebenarnya Desil 10 Itu Siapa?

Desil bukan sekadar kelompok berdasarkan besarnya gaji bulanan.

Kementerian Sosial menjelaskan DTSEN membagi keluarga Indonesia menjadi 10 kelompok kesejahteraan, masing-masing berisi sekitar 10% keluarga.

Desil 1 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penilaiannya menggunakan berbagai variabel sosial-ekonomi seperti:

• pekerjaan dan pendidikan anggota keluarga;
• kondisi tempat tinggal;
• daya listrik;
• kepemilikan aset;
• serta indikator sosial-ekonomi lainnya.

Artinya, tidak ada satu angka gaji nasional yang otomatis membuat seseorang masuk Desil 10.

Kenapa Kelompok Teratas Dibatasi?

Alasannya adalah ketepatan sasaran.

Pemerintah sebelumnya menilai masih ada masyarakat berkemampuan ekonomi tinggi yang ikut menggunakan BBM dengan dukungan anggaran negara.

Dalam pembahasan 11 Agustus, Purbaya mengatakan pengendalian Pertalite dapat dilakukan dengan meminta masyarakat Desil 9–10 membeli BBM nonsubsidi.

Dari sudut pandang pemerintah, subsidi memiliki biaya fiskal sehingga semakin besar porsi yang digunakan masyarakat mampu, semakin sedikit manfaat yang dapat diarahkan kepada rumah tangga yang lebih membutuhkan.

Arah kebijakan RAPBN 2027 juga secara eksplisit meminta bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi semakin tepat sasaran.

Pemerintah Klaim Bisa Hemat Sekitar 10%

Ada alasan fiskal lain di balik rencana tersebut.

Purbaya memperkirakan pembatasan penerima subsidi BBM dapat menghasilkan penghematan sekitar 10% dari anggaran subsidi energi, meskipun ia menegaskan perhitungannya masih dilakukan pemerintah.

RAPBN 2027 mengalokasikan subsidi energi sekitar Rp272,95 triliun. Angka itu juga dikonfirmasi dalam publikasi mengenai postur subsidi energi pemerintah.

Secara matematika:

10% × Rp272,95 triliun = sekitar Rp27,30 triliun.

Tetapi angka Rp27,3 triliun bukan target penghematan resmi.

Mengapa?

Karena Rp272,95 triliun merupakan total subsidi energi, yang tidak hanya terkait Pertalite. Pemerintah sendiri belum merinci apakah perkiraan 10% Purbaya nantinya benar-benar dihitung terhadap seluruh subsidi energi atau hanya komponen tertentu.

Karena itu, Rp27,3 triliun sebaiknya dipahami sebagai ilustrasi kasar, bukan angka fiskal final.

Subsidi Energi 2027 Justru Naik

Menariknya, rencana pembatasan terjadi ketika pemerintah justru mengalokasikan subsidi energi lebih besar.

Subsidi energi RAPBN 2027 dirancang Rp272,95 triliun, naik sekitar 20,1% dibanding outlook 2026 sekitar Rp227,26 triliun.

Ini menunjukkan reformasi subsidi bukan semata-mata soal memangkas total anggaran.

Pemerintah ingin mempertahankan dukungan harga energi tetapi memperbaiki siapa yang berhak menikmatinya.

Dengan kata lain, konsep yang sedang dibangun adalah:

subsidi tetap ada → penerimanya dibuat lebih selektif.

Apakah Pertalite Akan Naik Harga?

Sejauh ini, pemerintah tidak menyatakan rencana tersebut sebagai kenaikan harga Pertalite.

Dalam penjelasan sebelumnya, Purbaya menekankan bahwa tujuan pembatasan adalah memperbaiki sasaran penerima, bukan menaikkan harga untuk semua masyarakat.

Implikasinya bagi Desil 10 lebih mungkin berupa hilangnya akses terhadap jenis BBM yang mendapat dukungan pemerintah, sehingga kelompok tersebut perlu membeli Pertamax atau BBM nonsubsidi lain.

Skema finalnya masih menunggu keputusan pemerintah.

Bagaimana Sistem Bisa Mengetahui Desil Pembeli?

Ini menjadi tantangan teknis terbesar.

Pemerintah membutuhkan integrasi antara data kesejahteraan DTSEN dan sistem transaksi BBM Pertamina.

Purbaya sebelumnya mengatakan sistem Pertamina dinilai sudah cukup mampu untuk mendukung pembatasan dan sedang diuji.

Secara konsep, pemerintah perlu memastikan bahwa data konsumen, kendaraan, identitas, dan status kesejahteraan dapat dipadankan tanpa menghasilkan salah sasaran.

Masalahnya, status desil juga bersifat dinamis.

Kemensos menjelaskan masyarakat dapat mengalami perubahan desil ketika kondisi ekonominya berubah. Data yang dinilai tidak sesuai juga dapat diperbarui melalui pemerintah desa/kelurahan, dinas sosial, atau aplikasi Cek Bansos sebelum dihitung kembali secara berkala oleh BPS.

Karena itu, kualitas data akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

Apa Risikonya Jika Datanya Salah?

Kesalahan klasifikasi dapat menghasilkan dua jenis masalah.

Pertama adalah inclusion error: masyarakat yang sebenarnya mampu masih mendapat subsidi.

Kedua adalah exclusion error: masyarakat yang sebenarnya membutuhkan malah kehilangan akses.

Persoalan kedua menjadi sangat sensitif karena kendaraan dan BBM bagi sebagian keluarga bukan sekadar kebutuhan konsumsi, tetapi digunakan untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan.

Itulah sebabnya pemerintah memilih pendekatan bertahap daripada langsung menerapkan pembatasan kepada seluruh kelompok atas.

Desil 10 Belum Dilarang Beli Pertalite Hari Ini

Ini menjadi bagian terpenting bagi masyarakat.

Per Sabtu, 22 Agustus 2026, belum ada larangan nasional yang sudah berlaku bagi Desil 10 untuk membeli Pertalite.

Purbaya menyebut skema akan dicoba “beberapa bulan ke depan”, sedangkan Bahlil menegaskan kebijakan masih dikaji.

Belum ada tanggal efektif final yang diumumkan dalam sumber resmi yang dapat diverifikasi.

Jadi, klaim seperti:

“Mulai sekarang Desil 10 tidak bisa beli Pertalite”

belum tepat.

Yang lebih akurat adalah:

“Pemerintah menyiapkan uji pembatasan Pertalite untuk Desil 10 dalam beberapa bulan ke depan.”

Apakah Setelah Desil 10 Akan Menyasar Desil 9?

Kemungkinannya terbuka, tetapi belum dapat dianggap keputusan final.

Pada pembahasan awal 11 Agustus, pemerintah secara eksplisit menyebut Desil 9 dan Desil 10 sebagai kelompok atas yang berpotensi tidak lagi mendapat akses Pertalite.

Namun, pernyataan Purbaya pada 20 Agustus mempersempit tahap awal kepada Desil 10.

Ini menunjukkan skema kemungkinan diterapkan bertahap:

Desil 10 diuji terlebih dahulu → hasil dievaluasi → pemerintah menentukan perluasan berikutnya.

Belum ada kepastian bahwa Desil 9 otomatis akan masuk tahap kedua.

Apa yang Perlu Dipantau?

Sebelum kebijakan benar-benar berjalan, ada beberapa detail yang masih perlu diumumkan pemerintah.

Pertama, tanggal implementasi.

Kedua, apakah kebijakan hanya berlaku untuk Pertalite atau mencakup jenis BBM tertentu lainnya.

Ketiga, bagaimana identitas Desil 10 akan dicocokkan saat transaksi.

Keempat, bagaimana mekanisme keberatan apabila masyarakat menilai status desilnya keliru.

Kelima, apakah pembatasan didasarkan pada pemilik kendaraan, anggota keluarga, nomor polisi, NIK, atau kombinasi beberapa data.

Tanpa informasi tersebut, belum mungkin mengetahui secara pasti bagaimana pengalaman pengguna di SPBU nantinya.

Kesimpulan

Pemerintah telah bergerak lebih jauh dalam rencana reformasi subsidi BBM.

Kelompok Desil 10, yaitu 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam DTSEN, direncanakan menjadi kelompok pertama yang diuji dalam pembatasan Pertalite.

Purbaya memperkirakan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran berpotensi menghemat sekitar 10% anggaran subsidi energi, tetapi nilai penghematan final masih dihitung.

Yang perlu digarisbawahi: pembatasan belum berlaku saat ini dan belum ada tanggal efektif final.

Karena itu, kabar yang paling akurat bukan “Desil 10 sudah tidak boleh beli Pertalite”, melainkan:

pemerintah sedang menyiapkan Desil 10 sebagai kelompok pertama dalam uji pembatasan BBM bersubsidi beberapa bulan mendatang.