Prabowo Turun Langsung ke Kalimantan, TNI-Polri Dikerahkan ke 4 Provinsi

Presiden Prabowo Subianto turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan.

Prabowo bertolak dari Jakarta pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026, setelah sehari sebelumnya memerintahkan jajaran utama TNI dan Polri terjun ke empat provinsi terdampak.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan keberangkatan Presiden bertujuan mengecek sekaligus memimpin penanganan karhutla secara serentak.

Perkembangan terbaru menunjukkan Presiden tiba di Bandara Internasional Supadio, Kubu Raya, Kalimantan Barat, sekitar pukul 10.50 WIB.

Dari bandara, Prabowo menuju Lanud Supadio dan melakukan patroli udara dengan helikopter untuk melihat langsung sejumlah lokasi terdampak kebakaran.

Bukan Sekadar Kunjungan

Kunjungan Presiden dilakukan setelah pemerintah meningkatkan skala operasi penanganan karhutla.

Sehari sebelum keberangkatan Prabowo, pimpinan TNI dan Polri telah dibagi untuk menangani empat wilayah utama di Kalimantan.

Di Kalimantan Barat, operasi dipimpin Panglima TNI bersama Kapolri.

Di Kalimantan Tengah, tugas diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakapolri.

Untuk Kalimantan Selatan, Presiden menugaskan Kepala Staf Angkatan Laut bersama Astamaops Polri.

Sementara Kalimantan Timur ditangani Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri.

Menurut Teddy, pembagian tersebut bertujuan membuat operasi berlangsung lebih cepat, terkoordinasi, dan terpadu.

Prabowo juga meminta pemerintah daerah serta masyarakat dilibatkan secara langsung dalam operasi di lapangan.

Ribuan Personel Sudah Bergerak

Penanganan karhutla sebenarnya telah berjalan selama beberapa pekan sebelum Presiden turun langsung.

Kementerian Kehutanan melaporkan sebanyak 12.880 personel gabungan dikerahkan dalam operasi pemadaman di Pulau Kalimantan.

Mereka berasal dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, relawan, TNI, Polri, BPBD, dinas lingkungan hidup, pemerintah daerah, dan unsur masyarakat lainnya.

Dari Kementerian Kehutanan sendiri terdapat 758 personel Manggala Agni, yang terdiri dari 265 personel di Kalimantan Barat, 208 di Kalimantan Tengah, 174 di Kalimantan Selatan, dan 111 di Kalimantan Timur.

Operasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tidak hanya bergantung pada pemadaman udara.

Pemerintah dalam rapat koordinasi 21 Agustus bahkan menetapkan operasi satuan tugas darat sebagai ujung tombak penanganan karhutla, khususnya pada provinsi yang menjadi prioritas.

Armada Udara Ikut Diperkuat

Operasi udara juga terus ditambah.

Sekretaris Kabinet menyebut lima pesawat TNI Angkatan Udara diterbangkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk membantu penanganan.

Pesawat tersebut memperkuat 30 armada BNPB yang sebelumnya telah beroperasi di sejumlah provinsi terdampak.

Di Kalimantan Barat, TNI AU juga mengerahkan pesawat CASA A-2117 untuk mendukung Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC.

Operasi ini bertujuan membantu menciptakan kondisi cuaca yang mendukung pengendalian kebakaran, tidak hanya melakukan pemadaman setelah api membesar.

Strateginya pada akhirnya menggunakan kombinasi:

pemadaman darat + water bombing + modifikasi cuaca + patroli dan pengawasan + penegakan hukum.

Kalimantan Barat Jadi Salah Satu Fokus

Kunjungan pertama Presiden berfokus pada Kalimantan Barat.

Data BPBD Kalimantan Barat yang dikutip ANTARA menunjukkan total luas karhutla di provinsi tersebut sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai sekitar 38.310,86 hektare.

Ketapang tercatat sebagai daerah dengan luasan kebakaran terbesar sekitar 12.443 hektare.

Berikutnya Kubu Raya sekitar 8.614 hektare, Mempawah 6.144 hektare, dan Sambas 2.318 hektare.

Sebagian kawasan yang terbakar merupakan lahan gambut.

Kondisi itu membuat penanganan jauh lebih sulit karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah meski kobaran di atas terlihat sudah berkurang.

Karakteristik gambut juga membuat titik api berpotensi muncul kembali apabila kondisi tetap panas dan kering.

BNPB Deteksi Titik Panas dalam Jumlah Besar

BNPB pada 22 Agustus melaporkan hasil pemantauan satelit NOAA-20 yang menunjukkan konsentrasi titik panas tinggi di Pulau Kalimantan.

Kalimantan Tengah disebut memiliki 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, sementara Kalimantan Utara tiga titik.

Ada catatan penting pada publikasi tersebut.

BNPB melalui laporan yang dikutip ANTARA menyebut total 1.487 titik panas, tetapi rincian lima provinsi yang tercantum dalam artikel jika dijumlahkan menghasilkan 1.478 titik.

Karena terdapat selisih sembilan titik dalam publikasi yang tersedia, angka total tersebut sebaiknya tidak digunakan sebagai headline tanpa klarifikasi lebih lanjut dari BNPB.

Untuk kepentingan editorial, data provinsi dapat disebut apa adanya dengan atribusi jelas kepada laporan BNPB.

Prabowo Minta Pelanggaran Ditindak Tegas

Operasi pemerintah tidak berhenti pada pemadaman.

Prabowo juga memerintahkan agar setiap pelanggaran hukum yang ditemukan terkait karhutla ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Arahan itu mulai terlihat dalam tindakan kepolisian.

Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan kepolisian telah mengamankan sejumlah pihak terkait kasus karhutla.

Khusus di Kalimantan Tengah, Polda setempat telah menetapkan sekitar 12 tersangka hingga pertengahan Agustus 2026, meski rincian seluruh identitas dan lokasi kasus belum diumumkan.

Penegakan hukum menjadi penting karena penyebab karhutla tidak selalu berasal dari faktor alam.

Investigasi diperlukan untuk mengetahui apakah suatu kebakaran terjadi akibat kelalaian, aktivitas pembukaan lahan, atau tindakan yang disengaja.

Puan Minta Setiap Titik Api Ditelusuri

Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak pemerintah memperkuat penegakan hukum.

Menurut Puan, setiap titik api harus diketahui pihak yang bertanggung jawab karena dampak kebakaran tidak hanya mengenai lingkungan, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Ia juga meminta pemerintah daerah mengevaluasi mengapa kebakaran dapat berkembang begitu luas meski sistem pendeteksian hotspot telah tersedia.

Menurutnya, masalah karhutla sering kali bukan semata-mata keterlambatan mengetahui titik api, melainkan jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan.

Puan mendorong pemerintah menetapkan zona operasi prioritas berdasarkan kombinasi titik panas berulang, kondisi gambut, kekeringan, arah angin, kedekatan dengan permukiman, serta kemampuan pemadaman daerah.

Kabut Asap Mulai Menjadi Isu Lintas Batas

Puan juga mengingatkan pengalaman Indonesia menghadapi keberatan negara tetangga akibat asap karhutla pada periode sebelumnya.

Ia meminta pemerintah tidak menunggu sampai persoalan kabut asap kembali memicu keberatan diplomatik.

Pernyataan tersebut perlu dibaca secara tepat.

Yang disampaikan Puan adalah peringatan berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukan konfirmasi bahwa Indonesia pada 22 Agustus telah menerima nota protes diplomatik baru.

Karena itu, artikel sebaiknya tidak menulis “negara tetangga kembali memprotes Indonesia” tanpa sumber resmi baru.

Dampak Karhutla Bukan Cuma Lingkungan

Karhutla dalam skala besar dapat berdampak pada banyak aktivitas ekonomi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 21 Agustus mengakui kebakaran di Kalimantan telah mengganggu aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.

Kabut asap dapat mengurangi jarak pandang, mengganggu penerbangan dan transportasi, meningkatkan risiko penyakit pernapasan, menghambat kegiatan sekolah, hingga menekan produktivitas pekerja.

Kebakaran lahan gambut juga membutuhkan waktu dan biaya jauh lebih besar untuk dipadamkan dibanding kebakaran di lahan mineral biasa.

Karena itu, instruksi Prabowo agar penanganan dilakukan “secepat dan seoptimal mungkin” tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga pemulihan aktivitas masyarakat.

Operasi Darat Jadi Kunci

Meskipun helikopter, pesawat water bombing, dan modifikasi cuaca menjadi bagian paling terlihat dari operasi, pemerintah justru menempatkan satuan tugas darat sebagai ujung tombak.

Alasannya, titik api yang telah mencapai gambut perlu ditangani langsung sampai ke sumber panas agar tidak kembali menyala.

Forkopimda di daerah juga diminta meningkatkan logistik, peralatan, serta jumlah personel dan melakukan pemantauan ketat untuk mencegah eskalasi.

Artinya, keberhasilan operasi tidak hanya diukur dari seberapa banyak air dijatuhkan dari udara.

Kecepatan menemukan titik baru, akses menuju lokasi, ketersediaan sumber air, kemampuan memadamkan gambut, patroli setelah pemadaman, serta penegakan hukum sama pentingnya.

Kesimpulan

Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Kalimantan Barat pada Sabtu, 22 Agustus 2026 dan melakukan patroli udara untuk memantau langsung kondisi karhutla.

Operasi diperkuat dengan pembagian tanggung jawab pimpinan TNI dan Polri ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Sebanyak 12.880 personel gabungan telah terlibat dalam pemadaman, sementara operasi udara diperkuat dengan armada BNPB dan TNI AU.

Presiden juga meminta penegakan hukum berjalan bersamaan dengan pemadaman.

Dengan kondisi kebakaran yang tersebar luas dan sebagian berada di kawasan gambut, tantangan pemerintah sekarang bukan hanya memadamkan api yang terlihat.

Yang lebih sulit adalah memastikan titik panas tidak kembali menyala, melindungi masyarakat dari asap, serta mencegah pola kebakaran serupa terus berulang.