Kepala Lembaga National Single Window (LNSW), Oza Olavia, menyampaikan bahwa Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya impor ilegal maupun praktik under invoicing.
Sebagai informasi, LNSW merupakan unit organisasi non-eselon di bawah Kementerian Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Oza menjelaskan bahwa terdapat dua elemen dalam SINSW yang mampu menekan impor ilegal dan under invoicing, yaitu proses administrasi dan sistem pertukaran data perdagangan antara Indonesia dan negara lain.

Ia memberikan contoh: seorang importir memperoleh izin untuk mengimpor 100 ton daging. Namun, bila dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ditemukan jumlah yang melebihi izin tersebut, maka sistem otomatis akan menolak permohonan impor tersebut.

“Misalnya impor daging, dia mendapat izin 100 ton dalam satu PIB. Kementerian Pertanian mengeluarkan rekomendasi 100 ton dan mengirimkannya melalui sistem ke LNSW, kemudian diteruskan ke Kementerian Perdagangan,” ujar Oza dalam Media Gathering bertema “Pengelolaan LNSW dalam Rangka Optimalisasi Kinerja APBN” di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

“Kementerian Perdagangan lalu menerbitkan persetujuan importasi untuk 100 ton. Namun jika saat membuat PIB, importir malah menyatakan impor 120 ton, maka sistem LNSW otomatis menolak,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi seperti itu, permohonan impor tidak akan diteruskan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga barang tersebut tidak dapat masuk ke Indonesia.

“Karena melebihi kuota yang diperbolehkan, PIB tersebut tidak bisa dikirim ke Bea Cukai. Artinya ia tidak berhak mengimpor 120 ton itu,” jelasnya.

Selain itu, Oza mengungkapkan bahwa keberadaan INSW—yang merupakan ekosistem berbagai kementerian/lembaga untuk menyatukan proses ekspor, impor, dan logistik—membuat seluruh perizinan berada dalam satu pintu pengawasan. Hal ini mengurangi peluang terjadinya impor ilegal tanpa izin dari lembaga terkait.

“Harus tercatat bahwa importir memiliki izin yang sesuai. Misalnya untuk produk alat kesehatan, ia wajib punya izin dari Kementerian Kesehatan. Jika tidak ada izin dalam sistem, PIB tidak bisa diproses lebih lanjut,” ungkapnya.

LNSW juga telah terhubung dengan negara-negara yang memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia sehingga memungkinkan pertukaran data perdagangan. Adapun negara yang sudah terhubung adalah ASEAN, Jepang, China, dan Korea Selatan. Oza menegaskan bahwa pertukaran data ini efektif dalam menekan impor ilegal.

“Terkait pertukaran data internasional, sangat mungkin membantu meminimalisasi impor ilegal,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dengan sistem elektronik, dokumen perdagangan ekspor-impor tidak lagi dapat dipalsukan.

“Dulu, jika mengirim hardcopy, dokumen bisa ditukar, jumlah dan jenis barang bisa dimanipulasi. Pemalsuan dokumen sangat mungkin terjadi karena prosesnya manual,” jelasnya.

“Sekarang dengan E-COO, data tidak bisa diubah karena dikirim langsung oleh pihak berwenang negara asal. Semakin banyak data yang dipertukarkan secara elektronik, semakin kecil peluang terjadinya impor ilegal,” lanjutnya.

Oza menyimpulkan bahwa sistem elektronik dan layanan satu pintu ini menjadi kontribusi LNSW dalam meningkatkan penerimaan negara dengan mengurangi impor ilegal.