Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tekad besar Indonesia untuk bertransformasi menjadi negara yang maju dan sejahtera.

Ia menyebutkan bahwa berbagai kalangan memperkirakan Indonesia berpeluang menempati posisi sebagai negara dengan perekonomian terbesar keempat atau kelima di dunia dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan kepada para kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan bahwa dalam waktu sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan, Indonesia berpotensi masuk jajaran lima besar bahkan empat besar ekonomi dunia.

Saat ini, lanjut Prabowo, Indonesia tercatat sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedelapan secara global.

Ia juga merujuk pada data Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang mencatat nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai USD 4,66 triliun atau sekitar Rp 76,3 kuadriliun.

Meski optimistis, Prabowo menekankan bahwa pencapaian target tersebut menuntut perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan.

Menurutnya, persoalan utama bangsa bukan terletak pada keterbatasan sumber daya alam, melainkan pada kemampuan dalam mengelola kekayaan tersebut secara efektif dan bertanggung jawab.

Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional secara jujur agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ia juga menambahkan bahwa proses perubahan bangsa harus mencakup seluruh wilayah tanpa terkecuali, serta menyatakan tidak ingin ada rakyat yang hidup menderita atau kelaparan di tengah besarnya potensi kekayaan negara.

Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh jajaran pimpinan, mulai dari menteri hingga kepala daerah di semua tingkatan, agar bekerja lebih maksimal dalam memperbaiki berbagai kekurangan.

Selain itu, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum dan menindak segala bentuk penyimpangan, termasuk mencopot pejabat yang dinilai tidak cakap tanpa mempertimbangkan latar belakang politik, suku, maupun agama.