Pemerintah China secara resmi meluncurkan eksperimen perdagangan bebas terbesar dalam sejarahnya dengan menjadikan Pulau Hainan sebagai zona pabean khusus bernilai US$113 miliar atau sekitar Rp1.760 triliun. Proyek ambisius ini ditujukan untuk menarik arus investasi asing sekaligus menantang posisi Hong Kong sebagai pusat perdagangan global, di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat.

Pada 18 Desember 2024, China memisahkan sistem kepabeanan Hainan dari wilayah daratan utama, yang menandai beroperasinya Pelabuhan Perdagangan Bebas Hainan (Hainan FTP). Pulau yang luasnya setara dengan negara bagian Maryland di Amerika Serikat tersebut kini berstatus sebagai zona pabean tersendiri dengan pemangkasan tarif besar-besaran serta aturan bisnis yang lebih fleksibel.

Kebijakan ini secara signifikan meningkatkan porsi barang yang dapat masuk tanpa bea masuk, dari sebelumnya hanya 21 persen menjadi 74 persen. Selain itu, daftar barang bebas tarif diperluas lebih dari tiga kali lipat hingga mencakup lebih dari 6.600 jenis produk.

Dalam kerangka kebijakan baru tersebut, produk yang diproses di Hainan dapat dipasarkan ke China daratan tanpa tarif asalkan nilai tambah lokalnya melampaui 30 persen. Aturan ini juga memberikan akses yang lebih luas bagi pelaku usaha asing ke sektor-sektor layanan tertentu yang sebelumnya dibatasi, sekaligus menyederhanakan mekanisme investasi lintas negara.

Proyek ini diharapkan mampu mempercepat integrasi rantai pasok serta mempererat hubungan ekonomi China dengan negara-negara Asia Tenggara yang secara geografis berada tepat di selatan Pulau Hainan.

Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng, menyatakan bahwa pelabuhan ini berpotensi menjadi pintu gerbang strategis yang membuka babak baru keterbukaan China terhadap dunia internasional.

Peluncuran Hainan FTP disambut positif oleh pelaku pasar, tercermin dari penguatan saham di bursa China dan Hong Kong pada hari Senin, seiring indikasi masuknya modal baru. Para analis menilai Hainan berperan sebagai arena uji coba berisiko rendah bagi langkah China menuju tingkat keterbukaan ekonomi yang lebih tinggi.

Namun demikian, ekonom senior Economist Intelligence Unit, Xu Tianchen, menilai bahwa meski model Hainan menawarkan liberalisasi yang terkelola dan efektif untuk reintegrasi rantai pasok, kawasan ini belum memiliki sistem hukum dan keterbukaan keuangan sekuat yang dimiliki Hong Kong.