Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima dana sebesar Rp 6,62 triliun yang berasal dari upaya penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH).

Prosesi penyerahan dana tersebut dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung pada Rabu (24/12/2025). Dana diserahkan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Bundar Kejagung, dengan Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan langsung.

Menjelang dimulainya acara, pemandangan di lobi Gedung Kejagung menarik perhatian publik. Ribuan lembar uang pecahan Rp 100.000 disusun rapi dan menjulang tinggi, dibungkus plastik, lalu diatur membentuk jalur memanjang dari lobi hingga ke Gedung Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

Tumpukan uang tersebut menjadi simbol keberhasilan negara dalam mengambil alih kembali kawasan hutan dan lahan perkebunan yang sebelumnya bermasalah.

Dana Rp 6,62 triliun ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kelima dengan total luas mencapai 896.969,143 hektar.

Secara akumulatif, dalam 10 bulan terakhir, Satgas PKH berhasil merebut kembali lahan perkebunan seluas 4.081.560,58 hektar, atau melampaui target awal lebih dari 400 persen. Nilai indikatif dari lahan yang berhasil dikuasai kembali tersebut diperkirakan menembus Rp 150 triliun.

Selain mengamankan keuangan negara, Satgas PKH juga telah menyerahkan pengelolaan kawasan hutan hasil penguasaan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait dengan total luas mencapai 2.482.220,343 hektar.

Dari jumlah tersebut, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 1.708.033,583 hektar diserahkan pengelolaannya kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

Sementara itu, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektar dialihkan kepada kementerian terkait untuk menjalani proses pemulihan ekosistem.

Adapun lahan seluas 81.793 hektar yang berada di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo diserahkan untuk dikembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa dana hasil penyelamatan ini berpotensi digunakan untuk memperkuat kondisi fiskal negara, terutama dalam menekan defisit anggaran.

Ia menyebutkan bahwa dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi defisit, disimpan sebagai cadangan, atau digunakan untuk pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, prioritas utama tetap melihat posisi defisit APBN.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemanfaatan dana tersebut masih akan dibahas lebih lanjut secara internal di Kementerian Keuangan.

Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal agar tidak melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ia menambahkan bahwa tambahan dana ini menjadi instrumen penting bagi pemerintah untuk memastikan defisit tetap berada di bawah ambang batas tersebut.

Sebagai informasi, hingga November 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat mencapai Rp 560,3 triliun atau setara dengan 2,35 persen terhadap PDB.