Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membayarkan gaji para pegawai bea cukai yang nantinya akan dirumahkan jika mereka gagal memperbaiki kinerja serta profesionalisme. Ia mengingatkan bahwa selama satu tahun ke depan tidak boleh lagi ada pelanggaran, kecurangan, atau penyimpangan dalam pengawasan ekspor–impor maupun peredaran barang ilegal.

“Untuk Bea Cukai sudah jelas, saya katakan jika dalam satu tahun tidak ada perubahan, sangat mungkin seluruh pegawai bea cukai akan dirumahkan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Jika perilaku menyimpang terus berlanjut dan pemerintah akhirnya harus kembali menerapkan kebijakan seperti era Orde Baru—membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan menggantinya dengan lembaga SGS dari Swiss—maka ia memastikan para pegawai tersebut tidak akan menerima gaji.

“Kalau perlu, mereka dirumahkan sampai pensiun tanpa dibayar. Saya tidak mau buang-buang anggaran untuk itu. Dengan dorongan seperti ini, saya yakin orang kita cukup cerdas bila diberi tekanan,” tegasnya.

Ia berharap langkah tersebut dapat menekan praktik penyelundupan dan manipulasi HS Code secara signifikan, meskipun tidak mungkin menghilangkannya sepenuhnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama menekankan bahwa ancaman pembekuan itu merupakan bagian dari langkah evaluasi untuk memastikan jajarannya bekerja sesuai arahan presiden.

“Ini bentuk koreksi bagi Bea Cukai. Ke depan, kami akan berupaya bekerja lebih baik,” kata Djaka di Kanwil DJBC Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Djaka menegaskan bahwa ia tidak ingin kinerja lembaganya kembali terpuruk seperti periode 1985–1995 ketika DJBC pernah digantikan oleh SGS, yang ia sebut sebagai masa kelam sejarah Bea Cukai.

“Kami tidak ingin era tersebut terulang. Karena itu, Bea Cukai harus berbenah dan menghilangkan citra negatif yang ada,” jelasnya.

Ia menyebutkan sejumlah langkah perbaikan yang sedang disiapkan, mulai dari peningkatan budaya kerja, memperkuat pengawasan di pelabuhan dan bandara, memperluas penggunaan teknologi digital, hingga mempercepat pelayanan publik.

“Jika ada ketidakpuasan, akan kami perbaiki bertahap. Kami memanfaatkan teknologi yang tersedia, seperti integrasi sistem pelabuhan dengan AI untuk mencegah under-invoicing. Berbagai peralatan kami terus dikembangkan dengan kemampuan kecerdasan buatan,” tutup Djaka.