Lonjakan PHK Capai 24 Ribu Kasus hingga April 2025, Pemerintah Bentuk Satgas Khusus

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi sepanjang Januari hingga April 2025 menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 24.036 pekerja telah mengalami PHK dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun ini. Sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak.

Pemicu Utama Gelombang PHK

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengungkapkan sejumlah faktor yang mendorong peningkatan jumlah PHK. Di antaranya adalah penurunan permintaan baik di pasar domestik maupun global, relokasi industri untuk efisiensi biaya, serta pergeseran model bisnis yang semakin mengandalkan otomatisasi dan digitalisasi.

Distribusi Wilayah dan Sektor Terdampak

Provinsi Jawa Tengah mencatatkan jumlah PHK tertinggi dengan 10.692 kasus, disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 4.649 kasus, dan Provinsi Riau dengan 3.546 kasus. Secara sektoral, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa lainnya menjadi sektor yang paling tertekan oleh gelombang PHK tersebut.

Langkah Pemerintah dan Tantangan Mendatang

Sebagai respons terhadap krisis ketenagakerjaan ini, pemerintah berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK guna memantau dan menangani kasus PHK secara lebih terstruktur dan cepat. Kendati demikian, tantangan besar masih menghadang, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menampung tenaga kerja terdampak akibat transformasi digital dan otomatisasi.

Tren peningkatan PHK hingga April 2025 mencerminkan adanya tantangan struktural dalam perekonomian nasional yang tengah beradaptasi dengan era digitalisasi dan globalisasi. Untuk itu, diperlukan strategi lintas sektor yang menyeluruh dan sinergis antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat dalam rangka meminimalisasi dampak serta menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.