Pemerintah menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan tangguh saat memasuki tahun kedua masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Keyakinan ini diperkuat oleh beragam indikator stabilitas ekonomi yang terus menunjukkan tren positif.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam forum tertutup C-Suite Dialogue yang merupakan rangkaian dari Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025.

“Pemerintahan sudah berjalan satu tahun, dan syukur alhamdulillah kondisi ekonomi masih berada dalam keadaan yang baik. Pertumbuhan ekonomi 5 persen telah bertahan selama tujuh tahun, yang berarti Indonesia telah tumbuh 35 persen dalam periode tersebut, meskipun dunia dilanda berbagai ketidakpastian dan kita menghadapi beragam krisis, termasuk perang tarif,” ungkap Airlangga dalam keterangan tertulis pada Minggu (30/11/2025).

Airlangga menambahkan bahwa ketangguhan ekonomi tercermin dari meningkatnya indeks kepercayaan konsumen, PMI manufaktur yang tetap berada di zona ekspansi, serta menguatnya pasar keuangan. Selain itu, stabilitas nilai tukar dan inflasi juga dapat dipertahankan pada level yang sehat.

Dari sisi investasi, realisasi hingga November telah melampaui Rp 1.400 triliun, dengan target mencapai Rp 1.900 triliun pada akhir tahun 2025.

Berbagai tekanan global sepanjang tahun ini telah diantisipasi oleh pemerintah sehingga tidak lagi memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional.

“Seluruh sumber ketidakpastian sudah masuk dalam perhitungan pada tahun ini. Hambatan-hambatan berat juga telah kita lalui. Karena itu, proyeksi 2026 jauh lebih positif, dan kita berharap pertumbuhan dapat berada di atas 5,4%. Tidak ada risiko besar seperti perang di Ukraina, konflik Gaza, pandemi COVID-19, maupun perang tarif; semuanya telah berhasil dilewati oleh Indonesia,” ujar Airlangga.

Ia juga menjelaskan berbagai langkah pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di ekonomi global. Upaya tersebut meliputi kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat, proses aksesi ke CPTPP, keanggotaan penuh dalam BRICS+, hingga perkembangan menuju aksesi OECD.

Transformasi digital juga menjadi sorotan, termasuk melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), perluasan penggunaan mata uang lokal (LCT), serta integrasi QRIS antarnegara.

Di tingkat nasional, pemerintah terus mempercepat deregulasi dan mempermudah perizinan. Penerapan service level agreement kini digunakan untuk mempercepat proses izin, sementara Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) diperkuat guna menyelesaikan hambatan antar kementerian.

Agenda energi bersih turut menjadi prioritas, seperti pengembangan Green Super Grid, fasilitas CCS/CCUS, dan perluasan proyek PLTS berbasis desa.