Langkah Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok untuk melakukan 'gencatan senjata' dalam perang dagang telah meredakan kekhawatiran mengenai ketidakstabilan ekonomi global. Situasi ini diperkirakan akan membawa dampak positif, meskipun juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perekonomian Indonesia.

Bhima Yudhistira, seorang ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), menyatakan bahwa kesepakatan antara kedua negara tersebut berpotensi mendongkrak kembali harga komoditas ekspor utama Indonesia.

Hal ini sejalan dengan naiknya permintaan dari sektor industri di Tiongkok, yang pada akhirnya akan mendukung performa ekspor Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah juga menjadi lebih terkendali.

"Nilai tukar rupiah yang cenderung stabil ini mampu menekan efek inflasi impor, yaitu peningkatan harga barang dari luar negeri," kata Bhima kepada detikcom pada Selasa (13/5/2025).

Ia menambahkan, stabilnya nilai tukar ini juga membuat cadangan devisa negara tidak terlalu cepat habis untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing. Sementara itu, harga emas sebagai aset lindung nilai (safe haven) mulai menunjukkan penurunan karena risiko geopolitik dan kekhawatiran resesi global berangsur mereda.

Di sisi lain, analis pasar uang Ibrahim Assuaibi menilai bahwa langkah 'gencatan senjata' tersebut turut memicu turunnya harga emas. Meredanya ketegangan geopolitik, termasuk antara Israel dan Palestina, juga turut berperan.

"Situasi geopolitik dan ketegangan dagang yang sedikit mereda ini menjadi penyebab turunnya harga emas. Selain itu, ada kemungkinan bank sentral AS akan membahas pemangkasan suku bunga pada bulan Juli," ujar Ibrahim dalam keterangannya secara terpisah.

Namun demikian, ia memperkirakan bahwa nilai dolar AS justru akan kembali menguat terhadap mata uang negara lain di waktu mendatang. Ia juga meyakini bahwa penurunan harga emas tidak akan berlangsung lama, terutama karena konflik antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung.

"Nilai tukar rupiah kemungkinan besar akan tetap berada di kisaran Rp16.500 per dolar AS. Walaupun harga emas global sempat terkoreksi, masih ada peluang untuk naik kembali. Target US$3.180 per troy ons belum tercapai, dan kini harga mulai naik lagi," lanjutnya.

Indonesia Harus Tetap Waspada

Ibrahim mengingatkan bahwa meskipun ada ketenangan sementara akibat 'gencatan senjata' yang berlaku selama 90 hari, ini tidak serta-merta menghilangkan risiko gejolak ekonomi global. Investor global saat ini berada dalam posisi waspada.

"Pasar tetap hati-hati. Selama 90 hari tarif impor tidak diberlakukan, tapi setelah itu akan dikenakan tarif—30% untuk impor Tiongkok ke AS, dan 10% untuk barang dari AS ke Tiongkok. Ini menandakan bahwa konflik dagang masih belum berakhir," tegasnya.

Bhima pun memberikan peringatan serupa. Ia menyebut bahwa rendahnya tarif impor dari Tiongkok ke AS dibandingkan dari Indonesia ke AS akan berdampak pada daya saing ekspor Indonesia. Produk seperti tekstil, sepatu, dan pakaian jadi dari Indonesia bisa kalah bersaing dengan barang Tiongkok. Indonesia sendiri hanya mendapatkan keuntungan dari sisi bahan mentah dan barang setengah jadi.

Mengenai potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya, Bhima menjelaskan bahwa dampaknya sangat bergantung pada tingkat tarif yang diterapkan terhadap Indonesia. Jika tarif untuk barang dari Tiongkok lebih rendah, industri yang sebelumnya pindah ke Indonesia bisa kembali lagi ke Tiongkok.

"Investasi dari AS dan Eropa justru lebih deras mengalir ke Tiongkok dibanding negara alternatif seperti Indonesia. Realisasi investasi di Indonesia pun semakin tertekan, tercermin dari kontraksi Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar -7,4% pada kuartal I 2025 (q-to-q)," jelas Bhima.

Pemerintah Perlu Lebih Proaktif

Ia menambahkan, Indonesia perlu lebih agresif dalam melakukan diplomasi dengan AS, misalnya dengan memanfaatkan pembaruan izin IUPK Freeport dan pelonggaran ekspor konsentrat tembaga yang sedang dimanfaatkan Freeport. Ia juga menyarankan agar isu Laut China Selatan dijadikan bahan negosiasi untuk menekan AS agar memberikan tarif preferensial bagi Indonesia yang lebih rendah dibandingkan Tiongkok.

"Sampai saat ini masih ada kekhawatiran bahwa tarif atas produk Indonesia tetap akan lebih tinggi dari Tiongkok yang sebesar 30%. Indonesia juga harus waspada terhadap banjir produk impor dari Tiongkok, Vietnam, dan Kamboja ke pasar domestik selama masa negosiasi berlangsung. Persaingan dengan barang impor ini justru bisa menjadi penyebab utama PHK sektor padat karya, bukan semata karena kesulitan menembus pasar ekspor AS," tutup Bhima.