Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menambah penempatan dana di sektor perbankan sebesar Rp 76 triliun pada 10 November 2025.

Tambahan dana tersebut dialokasikan masing-masing Rp 25 triliun kepada Bank Mandiri, BNI, dan BRI, serta Rp 1 triliun untuk Bank Jakarta.

Padahal sebelumnya, pada 12 September 2025, Kemenkeu telah menyalurkan dana Rp 200 triliun ke lima bank. Namun hingga 22 Oktober, baru sekitar 84 persen atau Rp 167,6 triliun yang tersalurkan sebagai kredit.

Lalu apa alasan Menteri Keuangan Purbaya menambah penempatan dana lagi ke perbankan meskipun dana sebelumnya belum sepenuhnya disalurkan oleh bank?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penambahan dana dilakukan karena pertumbuhan kredit perbankan dan pertumbuhan uang primer (base money/M0) melambat pada Oktober 2025.

Pada Oktober 2025, penyaluran kredit perbankan hanya tumbuh 7,36 persen (yoy), melambat dari 7,70 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, pertumbuhan uang primer turun menjadi 7,8 persen, jauh lebih rendah dibandingkan 13,3 persen pada bulan sebelumnya.

“(Base money) tumbuh 13 persen di September, tetapi Oktober turun lagi menjadi 7 persen. Saya bilang, berarti masih kurang. Maka saya tambahkan lagi Rp 76 triliun ke perekonomian pada hari Jumat lalu. Jadi ekonomi dapat tambahan dorongan sedikit,” ujarnya di The Westin Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dengan penambahan penempatan dana pemerintah ini, likuiditas perbankan diharapkan meningkat sehingga proses penyaluran kredit menjadi lebih mudah.

Dengan begitu, dana pemerintah dapat mengalir ke berbagai sektor ekonomi sehingga aktivitas ekonomi nasional bisa bergerak lebih cepat.

“Jadi saya menjaga kondisi perekonomian agar tetap ada ruang untuk terus tumbuh. Kalau belum cukup, kita cari lagi, kita tambah lagi. Jadi tidak perlu takut,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan berbagai stimulus ekonomi, termasuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) dengan anggaran Rp 31,5 triliun.

BLT diberikan sebesar Rp 900.000 per keluarga penerima manfaat (KPM) untuk tiga bulan, mencakup 35,05 juta KPM.

Pemerintah juga memberikan diskon transportasi untuk periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan anggaran Rp 180 miliar.

Insentif transportasi ini meliputi diskon 30 persen tiket kereta api, diskon 20 persen tarif kapal laut, diskon 100 persen biaya jasa pelabuhan penyeberangan, dan diskon tiket pesawat.

Selain itu, pemerintah menjalankan program magang untuk lulusan perguruan tinggi dengan anggaran Rp 1,37 triliun untuk tahun 2025 dan 2026.

“Jadi pada Kuartal IV ini, ekonomi kita akan tumbuh 5,6 sampai 5,7 persen. Saya akan memastikan itu terwujud. Itu sebabnya saya ke berbagai tempat memastikan program-program ini berjalan dan ekonomi kita dapat tumbuh lebih cepat,” tutupnya.