Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 sebesar US$423,9 miliar atau setara Rp7.063,44 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp16.657 per dolar AS. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan September 2025 yang tercatat sebesar US$425,6 miliar atau Rp7.089,38 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa secara tahunan ULN Indonesia masih tumbuh tipis sebesar 0,3 persen (year on year/yoy), yang terutama didorong oleh peningkatan utang luar negeri sektor publik.

“Posisi ULN Indonesia pada Oktober 2025 mengalami penurunan menjadi US$423,9 miliar, lebih rendah dibandingkan September 2025 yang sebesar US$425,6 miliar,” ujar Denny dalam keterangan resmi pada Senin (15/12).

Dari sisi pemerintah, ULN pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$210,5 miliar atau tumbuh 4,7 persen secara tahunan. Perkembangan ini dipengaruhi oleh masuknya aliran modal asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, seiring terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Denny menegaskan bahwa ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program prioritas yang mendorong keberlanjutan serta penguatan ekonomi nasional.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah digunakan terutama untuk jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,2 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,6 persen), jasa pendidikan (16,4 persen), konstruksi (11,7 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,6 persen).

Struktur ULN pemerintah didominasi oleh utang berjangka panjang, dengan porsi mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN swasta pada Oktober 2025 tercatat sebesar US$190,7 miliar, turun dari posisi September 2025 yang mencapai US$192,5 miliar. Secara tahunan, ULN swasta tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,9 persen.

Penurunan tersebut terjadi baik pada kelompok lembaga keuangan maupun perusahaan nonkeuangan, masing-masing mengalami kontraksi sebesar 4,7 persen dan 1,2 persen secara tahunan.

Dilihat dari sektor usaha, ULN swasta terbesar berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertambangan dan penggalian, dengan kontribusi mencapai 80,9 persen dari total ULN swasta.

Terkait struktur keseluruhan ULN, Denny menegaskan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 29,3 persen pada Oktober 2025, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 86,2 persen dari total ULN.

Ia menambahkan bahwa BI bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN. Peran utang luar negeri akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan tetap meminimalkan risiko terhadap stabilitas ekonomi.